Gubernur Jateng didesak Bentuk Tim Pengkajian Perbup

Demak – Berbagai upaya dan celah hukum dimanfaatkan oleh 30 (tiga puluh) Sekdes PNS Kabupaten Demak untuk membatalkan Perbub No 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Setelah sebelumnya melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan didaftarkan melalui PN Demak, kini Tim Kuasa Hukum dan Perwakilan Sekdes PNS hadir di kantor Gubernur Jawa Tengah. `

Sukarman,SH.MH managing Karman Sastro & Partner menuturkan, Permendagri No 120 Tahun 2018 memberikan wewenang kepada Gubernur untuk membentuk tim pengkajian guna melakukan kajian terhadap Perbub No 11 Tahun 2022. Karena kita yakin ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak memberikan kepastian hukum kepada Sekdes PNS, maka Gubernur wajib untuk merespon dan membentuk tim pengkajian, bahkan membatalkan Perbub ini, harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.